Pertemuan Petinggi BNPT di Grup 2 Kopasus Sebelum "Teror Solo" Terjadi

Sebelum terjadinya "teror" Solo, telah terjadi pertemuan secara tertutup di markas Kopassus Kartosuro antara Direktur Penindakan BNPT, Brigjen (Pol) Petrus R Golose dengan jajaran Dandim, Komandan Kopassus Grup 2, Kapolres se-Solo Raya dan dan perwakilan dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

"Saya baca di media, tiga bulan sekitar bulan Juni sebelum ada 'teror' Solo, ada pertemuan petinggi BNPT dengan pejabat militer dan polisi seluruh Jawa Tengah di markas Kopassus Kartosuro yang katanya membahas penanggulangan antiteror. Apa gunanya pertemuan itu kok tiba-tiba ada 'teror'," kata mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Pertama TNI Purn Mulyo Wibisono kepada itoday, Sabtu (8/9/2012).

Untuk diketahui, pertemuan di markas Kopassus Kartosuro yang dimaksud Mulyo terjadi pada Kamis, 21 Juni 2012.

Menurut Mulyo, pertemuan itu seharusnya sudah mengetahui jaringan "teroris", termasuk yang terbaru dan dapat mengantisipasi adanya "teror", terlebih lagi di Solo.

"Pertemuan BNPT di Kartosuro masih wilayah Solo yang katanya sumber "teroris", masih juga kecolongan. Saya minta pertemuan itu dibongkar saja, apa sih isinya, biar masyarakat tahu dan tidak curiga sepak terjang BNPT dan Densus," ungkap Mulyo.

Mulyo mencurigai kemunculan "teroris" Solo kemungkinan rekayasa pihak BNPT untuk mendapatkan kucuran dana. "Kemunculan 'teroris' itu menguntungkan polisi dan BNPT. Mereka mendapatkan keuntungan dari proyek 'teroris'," jelasnya.

Ia juga mengatakan, dalam menjalankan "proyek terorisme" itu, pihak BNPT bisa juga melakukan operasi intelijen dengan menyusup kepada orang-orang yang ingin melakukan "teror".

"Memunculkan 'teror' itu biasa dalam operasi intelijen agar orang-orang yang diduga 'teroris' itu muncul. Dan dengan munculnya 'teroris' akan memberikan keuntungan bagi polisi dan BNPT," pungkasnya.

Disadap dari :http://arrahmah.com/read/2012/09/10/23087-mantan-petinggi-bais-bongkar-saja-pertemuan-petinggi-bnpt-di-markas-kopassus-kartosuro.html 

Mossad Terlibat Dalam Peristiwa 9/11?

Keterlibatan Mossad Dalam Tragedi 11 September Makin Terang - Keterlibatan Mossad (dinas rahasia luar negeri Israel) dalam serangan 11 September 2001 yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di Kota New York, Amerika Serikat, kian terbuka. Insiden itu menewaskan sedikitnya 2.970 orang.
Menurut sebuah artikel dilansir mingguan the American Free Press tiga tahun lalu, sepupu dari pembajak pesawat dalam serangan 11 September 2001, Ziad al-Jarrah, merupakan agen Mossad.
Surat kabar the New York Times pun menyebutkan sepupu Ziad, Ali al-Jarrah, yang berkebangsaan Libanon telah bekerja dengan Mossad selama dua dekade. Ali mengakui tugasnya memata-matai kelompok-kelompok pejuang Palestina dan Hizbullah di Libanon sejak 1983.
“Salah satu sepupu Ziad, Ali al-Jarrah, merupakan satu dari 19 pembajak yang melakukan serangan 11 September 2001,” tulis koran itu. Ziad lebih tua 20 tahun ketimbang Ali. Mereka berupaya menutupi kalau saling mengenal untuk menutupi penyamaran Ali.
Fakta ini memunculkan dugaan Mossad memang sengaja merekrut para pelaku serangan 11 September 2001 dari kalangan muslim. Keterlibatan Mossad, menurut the New York Times, dapat dilihat dari lima warga Israel yang menari dan bersorak kegirangan saat menyaksikan tragedi itu. Kelima orang itu sempat ditahan 71 hari sebelum dibebaskan secara rahasia lantaran mereka agen Mossad.
Mengutip dua mantan agen intelijen Amerika CIA, majalah Forward melaporkan setidaknya dua dari lima orang Israel itu adalah anggota pengintai dari Mossad. “Tidak ada pemeriksaan tapi (perintah penghentian penyelidikan) datang dari Gedung Putih,” tulis mingguan itu.
Bekas Perdana Menteri Italia Francesco Cossiga pernah menyatakan keheranannya lantaran tidak ada satu pun dari 3.000 orang Israel yang bekerja di sana masuk pada hari kejadian. Komentarnya itu diperkuat oleh pelbagai laporan yang menyebutkan dua jam sebelum serangan, Odigo, perusahaan telekomunikasi Israel, menerima peringatan melalui pesan pendek.
Lantas Odigo meneruskan pesan itu kepada seluruh warga Israel yang bekerja di menara kembar WTC untuk tidak masuk. Kantor pusat Odigo hanya dua blok dari lokasi kejadian.
Mossad juga diyakini terlibat pengeboman pertama menara kembar WTC pada 1993. Pada 3 Agustus tahun itu, reporter investigasi Robert I Friedman menulis dalam The Village Voice bahwa Ahmad Ajaj, 27 tahun, merupakan agen Mossad. Pria asal Tepi Barat itu didakwa merencanakan pengeboman itu.
Ia ditangkap bersama Ramzi Ahmad Yusuf di Bandar Udara John Fitzgerald Kennedy, New York, 1 September 1992 setelah terbang dari Peshawar, Pakistan. Ajaj membawa paspor palsu Swedia dan buku cara merakit bom. Ia divonis enam bulan pada hari serangan, 26 Februari 1993.
Ramzi, salah satu tokoh kuci pada pengeboman pertama WTC, merupakan keponakan Syekh Muhammad yang dipercayai pemerintah Amerika sebagai dalang serangan 11 September 2001. Jauh sebelum insiden itu terjadi, banyak tokoh Islam meyakini Ramzi dan Syekh Muhammad bekerja bagi Mossad.
Menurut Firedman, Ajaj direkrut Mossad saat ditahan di Israel lantaran memalsukan dolar Amerika. “Selama dipenjara, Mossad merekrut dia, kata sumber-sumber intelijen Israel,” tulis Friedman. Ia hanya menjalani hukuman setahun dari vonis dua tahun penjara.
Israel berusaha menampilkan Ajaj sebagai pejuang garis keras Palestina. Tentara Israel menangkap kembali dia dengan tudingan menyelundupkan senjata ke Tepi Barat buat Fatah. Ia lantas dideportasi. Semua ini memang sudah diatur. Mossad menugaskan Ajjaj menyusup ke kelompok-kelompok pejuang Palestina dan Hizbullah di luar negeri.
Meski Badan Penyelidik Pusat Amerika (FBI) menyatakan Ajaj sebagai teroris intifadah senior dan terkait kelompok Hamas, Kol Ha’ir menyatakan ia tidak pernah terlibat dalam intifadah. Apalagi menjadi anggota Hamas atau aktif di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Menurut majalah berbahasa Ibrani paling disegani itu, Ajaj hanyalah penjahat biasa.

Dibajak dari :http://www.globalmuslim.web.id/2012/09/keterlibatan-mossad-dalam-tragedi-11.html 

Institusi Negara Pelihara Teroris?

Belakangan ini ramai pembicaraan mengenai terorisme di Indonesia. Pemerintah melalui BNPT dan Densus 88 Mabes Polri tengah gencar-gencarnya memburu "teroris" di Indonesia, namun sekali lagi anehnya kenapa setiap kali ada kedatangan tamu dari "Mbah Rambo" atau ada gonjang-ganjing politik selalu ada saja "teroris" yang ditangkap atau dibunuh oleh Densus 88. Memangnya aksi teroris bisa dipesan? Kalo bisa dipesen berarti bukan murni teroris dong? Lantas kalo bukan murni "teroris", siapakah mereka? Untuk menjawab pertannyaan itu ada baiknya kita menyimak berita yang saya sadap dari http://www.itoday.co.id/politik/teroris-sengaja-dipelihara-untuk-dapatkan-dollar. Berikut itu:....sok etatah!...

itoday - Keberadaan teroris di Indonesia sengaja dipelihara institusi tertentu untuk mendapatkan proyek dari Amerika Serikat (AS).

"Teroris itu sengaja dipelihara institusi tertentu yang mempunyai kemampuan intelijen. Institusi ini mendapatkan keuntungan dengan adanya teroris karena mendapatkan kucuran dana dari AS," kata Mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis, (BAIS), Laksamana TNI, Purnawirawan, Mulyo Wibisono kepada itoday, Kamis (6/9).

Menurut Mulyo, kemunculan teroris disengaja dengan memprovokasi untuk melakukan kegiatan teror. "Dalam intelijen ini penyusupan itu hal yang biasa. Sebetulnya aparat sudah tahu, tetapi dibiarkan saja. Dan pelaku teroris ini akibat provokasi intelijen," paparnya.

Kata Mulyo, teroris Solo semakin mencurigakan karena aparat kepolisian menyebutkan para pelakunya melakukan pelatihan di Gunung Merbabu. "Polisi harus mengungkap siapa yang melatih para teroris itu, atau jangan-jangan intelijen sendiri. Menggunakan senjata terlebih lagi umur mereka masih muda itu sangat aneh sekali dan mampu membunuh polisi," jelasnya.

Kecurigaan Mulyo bertambah, korban aparat kepolisian yang tertembak di Solo tidak diotopsi. "Harusnya korban dari pihak kepolisian diotopsi dan diumumkan ke publik agar masyarakat semakin tahu. Kalau kayak gini semakin menambah kecurigaan," paparnya.

Ia juga mengatakan, dalam sebuah operasi intelijen itu hal yang biasa membunuh temannya sendiri itu untuk menekankan teroris melakukan perlawanan. "Dalam operasi intelijen itu sudah biasa untuk membunuh temannya sendiri. Dan kejadian di Solo itu ada kemungkinan itu, yang membunuh Densus ya temannya sendiri," ungkap Mulyo

Kata Mulyo, dari pengakuan warga yang berada di lokasi bahwa Densus langsung memberondong orang-orang yang diduga teroris. "Kalau saya baca di media, ada pengakuan warga di lokasi bahwa orang-orang yang diduga teroris langsung diberondong dan tidak ada perlawanan. Ini yang jarang diungkap di televisi," pungkasnya. 

20 K/L Yang Mendapat Remunerasi Tahun 2012

Kabar gembira buat Pegawai yang berdinas di 20 K/L yang telah disetujui Badan Anggaran DPR RI untuk dicairkan tunjangan kinerjanya pada tahun 2012. Setelah menunggu lama akhirnya pada tanggal 4 September 2012 DPR RI mengagendakan untuk membahas Surat Menteri Keuangan RI Nomor SR-74/MK.02/2012 tanggal 25 April 2012 perihal Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 20 K/L. Hasil pembahasan pun menghasilkan persetujuan untuk pencairan tunjangan kinerja kepada 20 K/L sebagai berikut:
1. BPPT (Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi)
2. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
3. BKN (Badan Kepegawaian Negara)
4. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
5. Kementerian Pertanian
6. Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional)
7. LAN (Lembaga Administrasi Negara)
8. Kemenristek (Kementerian Riset & Teknologi)
9. Kementerian Perindustrian
10. BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional)
11. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
12. BPS (Badan Pusat Statistik)
13. BNPT (Badan Nasional Penangulangan Teroris)
14. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
15. BKKBN (Badan Koordinasi Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional)
16. LEMSANEG (Lembaga Sandi Negara)
17. LSN
18. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan
20. Kementerian Perumahan Rakyat.
Namun menurut Menkeu khusus untuk Kemenpera masih ada beberapa masalah yang harus dibahas dengan Komisi V DPR RI.